Peran Pemerintah dalam pengembangan Pariwisata
Peran pemerintah sangatlah penting, utama, dan berpengaruh
dalam industry pariwisata. Karena pariwisata dapat meningkatkan devisa Negara salah
satunya. Pemerintah harus bias melindungi seperti flora dan fauna, kebudayaan
dengan undang undang yang berlaku. Kemudian Fasilitas kesehatan dan lain lainnya harus
disediakan oleh pemerintah dan dirawat oleh penduduk sebagai jaminan para
wisataawan kemudian transportasi,
infrastruktur sarana dan prasarana pariwisata. Pemerintah harus memodali wisata
tersebut agar lebih menarik perhatian para wisatawan.
Sebagai industri perdagangan jasa, kegiatan pariwisata tidak
terlepas dari peran serta pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah
daerah. Pemerintah bertanggung jawab atas empat hal utama yaitu; perencanaan
(planning) daerah atau kawasan pariwisata, pembangunan (development) fasilitas
utama dan pendukung pariwisata, pengeluaran kebijakan (policy) pariwisata, dan
pembuatan dan penegakan peraturan (regulation). Berikut ini adalah penjelasan
mengenai peran-peran pemerintah dalam bidang pariwisata tersebut di atas:
a.Perencanaan Pariwisata
Pariwisata merupakan
industri yang memiliki kriteria-kriteria khusus, mengakibatkan dampak positif
dan negatif. Untuk memenuhi kriteria khusus tersebut, memaksimalkan dampak
positif dan meminimalkan dampak negatif yang ditimbulkan sehubungan dengan
pengembangan pariwisata diperlukan perencanaan pariwisata yang matang.
Kesalahan dalam perencanaan akan mengakibatkan munculnya berbagai macam
permasalahan dan konflik kepentingan di antara para stakeholders. Masing-masing
daerah tujuan wisata memiliki permasalahan yang berbeda dan memerlukan jalan
keluar yang berbeda pula.
Dalam pariwisata, perencanaan bertujuan untuk mencapai cita-cita
atau tujuan pengembangan pariwisata. Secara garis besar perencanaan pariwisata
mencakup beberapa hal penting yaitu: (1) perencanaan pembangunan ekonomi yang
bertujuan untuk memacu pertumbuhan berbagai jenis industri yang berkaitan
dengan pariwisata, (2) perencanaan penggunaan lahan, (3) perencanaan
infrastruktur yang berhubungan dengan jalan, bandar udara, dan keperluan
lainnya seperti; listrik, air, pembuangan sampah dan lain-lain, (4) perencanaan
pelayanan sosial yang berhubungan dengan penyediaan lapangan pekerjaan,
pelayanan kesehatan, pendidikan dan kesejastraan sosial, dan (5) perencanaan
keamanan yang mencakup keamanan internal untuk daerah tujuan wisata dan para
wisatawan.
b.Pembangunan Pariwisata
Pembagunan pariwisata
umumnya dilakukan oleh sektor swasta terutama pembangunan fasilitas dan jasa
pariwisata. Namun, pengadaaan infrastruktur umum seperti jalan, listrik dan air
yang berhubungan dengan pengembangan pariwisata terutama untuk proyek-proyek
yang berskala besar yang memerlukan dana yang sangat besar seperti pembangunan
bandar udara, jalan untuk transportasi darat, proyek penyediaan air bersih, dan
proyek pembuangan limbah merupakan tanggung jawab pemerintah. Selain itu,
pemerintah juga beperan sebagai penjamin dan pengawas para investor yang
menanamkan modalnya dalam bidang pembangunan pariwisata.
c. Kebijakan Pariwisata
Kebijakan merupakan
perencanaan jangka panjang yang mencakup tujuan pembangunan pariwisata dan cara
atau prosedur pencapaian tujuan tersebut yang dibuat dalam pernyataan-pernyataan
formal seperti hukum dan dokumen-dokumen resmi lainya. Kebijakan yang dibuat
permerintah harus sepenuhnya dijadikan panduan dan ditaati oleh para
stakeholders. Kebijakan-kebijakan yang harus dibuat dalam pariwisata adalah
kebijakan yang berhubungan dengan pertumbuhan ekonomi, peningkatan kesempatan
kerja, dan hubungan politik terutama politik luar negeri bagi daerah tujuan
wisata yang mengandalkan wisatawan manca negara.
Umumnya kebijakan
pariwisata dimasukkan ke dalam kebijakan ekonomi secara keseluruhan yang
kebijakannya mencakup struktur dan pertumbuhan ekonomi jangka panjang.
Kebijakan ekonomi yang harus dibuat sehubungan dengan pembangunan pariwisata
adalah kebijakan mengenai ketenagakerjaan, penanaman modal dan keuangan,
industri-industri penting untuk mendukung kegiatan pariwisata, dan perdagangan
barang dan jasa.
d.Peraturan Pariwisata
Peraturan pemerintah
memiliki peran yang sangat penting terutama dalam melindungi wisatawan dan
memperkaya atau mempertinggi pengalaman perjalanannya. Peraturan-peraturan
penting yang harus dibuat oleh pemerintah untuk kepentingan tersebut adalah:
(1) peraturan perlindungan wisatawan terutama bagi biro perjalanan wisata yang
mengharuskan wisatawan untuk membayar uang muka (deposit payment) sebagai jaminan
pemesanan jasa seperti akomodasi, tour dan lain-lain; (2) peraturan keamanan
kebakaran yang mencakup pengaturan mengenai jumlah minimal lampu yang ada di
masing-masing lantai hotel dan alat-alat pendukung keselamatan lainnya; (3)
peraturan keamanan makan dan kesehatan yang mengatur mengenai standar kesehatan
makanan yang disuguhkan kepada wisatawan; (4) peraturan standar kompetensi
pekerja-pekerja yang membutuhkan pengetahuan dan keahlian khusus seperti
seperti pilot, sopir, dan nahkoda.
Selain itu, pemerintah juga bertanggung jawab atas
pengelolaan sumber daya alam seperti; flora dan fauna yang langka, air, tanah
dan udara agar tidak terjadi pencemaran yang dapat mengganggu bahkan merusak
suatu ekosistem. Oleh karena itu, penerapan semua peraturan pemerintah dan
undang-undang yang berlaku mutlak dilaksanakan oleh pemerintah.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar